TEPPA Mampu Mengawal Proses Pembangunan

SEMARANG-  Pemkot Semarang dalam waktu dekat  akan mewujudkan penggunaan dana APBD/ APBN yang tepat peruntukannya dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pengelolaan anggaran pembangunan yang dilakukan pemerintahan pusat khususnya di pemerintah Kota/ Kabupaten sangatlah penting, hal itulah yang akan segera dilakukan.

Dari hasil evaluasi Tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ketika mensosialisasikan tentang Tim Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran (TEPPA) bagi seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat biasa mapun yang bekerja di instansi negeri maupun swasta, masih banyak terjadi Kota/ Kabupaten penggunaan dananya belum tepat peruntukkannya dan bermanfaat bagi masyarakat, Minggu (20/4).

Menurut Wali Kota dalam sambutanya yang dibacakan Sekda Kota Semarang, Adi Trihananto, menyampaikan bahwa Pemkot Semarang menyambut positif kegiatan sosialisasi TEPPA ini, karena dapat memberikan motivasi guna mendorong keterlibatan masyarakat khususnya didalam mengawal proses pembangunan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai pelaporannya.

Pihaknya juga mengatakan hal tersebut sinergis dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , yang harapannya akan melangkah kedepan menjadikan transparansi anggaran, dan juga akan meningkatkan serapan anggaran.

 “Yang mana tahun kemarin Kota Semarang hanya bisa mencapai 70%, namun dengan sosialisasi ini berharap akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran”, katanya.

Sementara itu, Asisten Kepala UKP4, Sarma Marpaung,  bahwa pihaknya bersama rekan-rekannya di Kota ini ingin mengajak masyarakat luas berpartisipasi dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD 2014. Sehingga nantinya akan ada upaya antara Pemerintah dan Masyarakat untuk mengelola APBD bersama-sama yang lebih baik.

“Penyerapan anggaran juga diharapkan akan bisa mencapai 100%, nilai yang diharapkan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakan Sarma, masyarakat sekarang mempunyai kemudahan dalam hal menyampaikan aspirasinya, mendapatkan akses dan melakukan pengawasan hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk mengedepankan transparansi, akuntabiltas, solusi dan inovasi program-program kegiatan dan anggaran yang berbasis masyarakat. Sehingga menuju Pemerintahan yang menghasilkan tata kelola yang berkualitas. (ABDUS SALAM)